Dasar Hukum PPID Desa

1. Undang‑Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

• Mengamanatkan setiap badan publik—termasuk pemerintahan desa—untuk menyedia dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan biaya ringan, dengan menunjuk PPID sebagai penanggung jawab 

• Dalam Pasal 13, ditegaskan bahwa PPID berfungsi sebagai penyedia layanan informasi bagi masyarakat 

2. Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

• Pasal 24 menetapkan bahwa keterbukaan adalah salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa 

• Pasal 26 ayat (4) huruf (d) dan (p) mengharuskan kepala desa untuk transparan dan menyediakan informasi kepada masyarakat 

• Pasal 27 huruf (d) menyatakan bahwa kepala desa wajib menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis pada akhir tahun anggaran 

• Pasal 68 ayat (1) huruf (a) menegaskan hak masyarakat untuk meminta informasi terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 

• Pasal 86 ayat (1) dan (5) mewajibkan desa menyediakan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses masyarakat 

3. Peraturan Komisi Informasi (PERKI)

• PERKI No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa mengatur standar layanan PPID di tingkat desa secara spesifik 

• PPID Desa memiliki tugas meliputi:

  • Koordinasi pendokumentasian dan penyimpanan informasi publik desa.

  • Penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik Desa minimal sebulan sekali.

  • Pelayanan informasi melalui pengumuman aktif dan permintaan publik.

  • Pengujian konsekuensi sebelum mengecualikan informasi serta penyampaian alasan penolakan secara tertulis.

  • Pelaporan periodik jumlah permohonan, penolakan, keberatan, dan sengketa informasi